REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap belum mampu meredakan kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Effendi menilai Presiden Joko Widodo terlalu cepat menjadi presiden, tanpa ada pengalaman yang matang. Ia pun tidak segan menyebut Jokowi sebagai presiden prematur. Akibatnya, Jokowi bingung saat terjadi konflik antara dua institusi hukum di Indonesia.
"Mungkin ini realita juga, pemimpin pilihan rakyat, yang saya kira unik juga ada pemimpin dari walikota, gubernur, langsung jadi presiden. Dan ketika dia menjadi presiden, maka kalau seperti ini start upnya ya mohon dimaklumin juga," ujarnya, Senin (26/1).
Ia mengatakan sikap Jokowi menangani kekisruhan antara KPK dengan Polri ini pun terlalu reaktif dan terlalu cepat. Menurutnya kasus ini sebaiknya ditangani terlebih dahulu oleh para menterinya. Kondisi saat ini pun, kata Effendi, justru akan menurunkan wibawa Jokowi sebagai seorang presiden.
"Cuma kadang-kadang presiden sendiri yang terlalu cawe-cawe, terlalu cepat. Ya biarkan setara menteri dulu lah yang menangani. Biar kewibawaan kepala negara itu dia tinggi. Jadi belum porsinya menangani, tapi sudah ribut ngundang sana-ngundang sini," katanya.
"Beliau sendiri mengdegradasi sendiri posisinya. Walaupun di sisi lain saya juga memaklumi, apapun pengalaman juga menentukan. Jadi menangani persoalan terlalu reaktif, cicak vs buaya itu kan merupakan contoh," jelas Effendi.
Selain itu, ia juga menilai keputusan Jokowi saat ini sering kali diatur oleh orang yang tak berpangalaman. Bahkan, ia menyebut sekretaris kabinet (seskab) Andi Widjajanto merupakan sosok yang tak berpengalaman yang sering kali memberikan masukan yang tak tepat kepada Presiden Jokowi.
"Itu pengkhianat, nggak tahu diri, anak baru kemarin tapi sudah sok atur republik ini. Presidennya juga prematur ya susah, yang ngatur anak kecil yang diatur prematur ya susah, inkubator jadinya," tegasnya.
Effendi pun mengingatkan pentingnya untuk memilih pemimpin yang pemurah dan merakyat, namun harus berpengalaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika