REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menko Polkam.  Politisi PDIP, Aria Bima merasa keputusan Prabowo itu tak ada kaitannya dengan posisi PDIP di luar pemerintahan.

Secara umum, Aria merasa keputusan penggantian menteri merupakan hak Presiden yang tak bisa diganggu. "Itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati," kata Aria kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).

Aria mengakui Budi Gunawan memang dekat secara personal dengan PDIP. Tapi ini bukan berarti Budi Gunawan mewakili PDIP secara lembaga.

"Secara personal ya (dekat), tapi organisasi kan sudah jelas bahwa PDI ada di luar pemerintahan. Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo, tapi positioning politiknya kita tidak dalam lingkaran eksekutif. Dan sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau," ujar Aria.

Walau demikian, Aria menyebut PDIP tak ikut campur dalam komposisi menteri. Sebab hal itu merupakan ranah kewenangan Prabowo. "Tapi kalau wilayah pemerintahnya ada di wilayahnya Pak Prabowo, itu saja," ujar Aria.

Selain itu, Aria meyakini Menko Polkam pengganti Budi Gunawan akan dipilih Prabowo sesuai kompetensinya. Aria menyebut Prabowo pastinya punya standar khusus untuk seseorang dapat menjadi Menko Polkam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika