REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survey yang dilakukan Cyrus Network menunjukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemeritahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih cukup tinggi, pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Sebanyak 70 persen responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan membawa perbaikan dan kesejahteraan bagi Indonesia, padahal 57 persen dari responden menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM," kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi di Jakarta, Minggu (21/12).
Meski demikian, memang ada penurunan angka elektabilitas pasangan Jokowi-Kalla jika dibandingkan ketika masa pemilihan umum.
"Berdasarkan survei, ada 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih Jokowi-JK pada Pilpres lalu. Namun apabila pemilihan presiden dilakukan lagi hari ini dengan calon yang sama, persentase pemilih Jokowi-JK turun sekitar dua persen," katanya.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-Kalla harus tetap berhati-hati karena presentasi masyarakat yang tidak memilih mereka cukup besar dan cenderung bersikap jauh lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah.
"Sebanyak 83 persen responden menyatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Megawati Soekarnoputri punya pengaruh terhadap Jokowi dalam pembentukan kebinet dan kebijakannya," jelasya.
Hasan mengatakan, sikap kritis masyarakat dalam mengamati pemerintahan bahwa besarnya angka survei yang dilakukan yang menyatakan bahwa Jokowi dipengaruhi sejumlah tokoh seperti Megawati, Jusuf kalla, dan Surya Paloh dalam menyusun kabinet dan kebijakan pemerintahan. Namun, sebagian besar masyarakat menilai positif dan wajar adanya pengaruh para tokoh tersebut.
"Sebanyak 68 persen responden menyatakan tidak setuju jika dikatakan Jokowi adalah presiden boneka. Yang menyetujui pernyataan Jokowi presiden boneka hanya 21,8 persen, sisanya 10,2 persen menyatakan tidak tahu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
