REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, diminta untuk mengkaji ulang wacananya merekrut warga negara asing (WNA) menjadi dirut BUMN.
Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan masih banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjadi direksi BUMN. Ia mengungkapkan, banyak perusahaan-perusahaan besar dan berkembang yang dipimpin oleh anak bangsa.
"Menteri Rini Perlu Kaji Ulang Wacananya" kata Misbakhun kepada Republika Online, Jumat (19/12).
BUMN, Misbakhun menjelaskan, bukanlah perusahaan yang murni berorientasi pada aspek keuntungan ekonomi saja. Tetapi, juga ada misi negara dan konstitusi untuk melakukan pembangunan nasional. Menurutnya, asing tidak mungkin dapat mewujudkan pembangunan itu karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dapat memahami filosofi bangsa.
Meskipun tidak ada aturan yang melarang WNA menjadi direksi BUMN, Misbakhun khawatir ide tersebut dapat membahayakan keamanan rahasia negara. "Ada kebijakan negara yang menyangkut pertahanan bangsa yang harus dijaga" kata Misbakhun.
Misbakhun mengatakan Menteri Rini perlu menjelaskan maksud dari wacananya tersebut. Karena, BUMN merupakan instrumen negara yang paling strategis yang menyimpan semua data-data penting kenegaraan. "Kalau dipegang asing, bahaya, mefreka bisa tahu titik kelemahan kita" tegas Misbakhun.