REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemenkumham diperkirakan tak akan mengesahkan satu dari dua kubu yang berseteru di Partai Golkar. Karena, adanya unsur kehati-hatian Menkumham Yasonna Laoly yang memiliki latar belakang politik dari PDI Perjuangan.
"Kecil kemungkinan menkumham memilih salah satunya. Apalagi (menterinya) orang PDIP," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti saat dihubungi ROL, Senin (15/12).
Ikrar menilai, jika menkumham menetapkan salah satu kepengurusan dari dua kubu yang bersengketa, maka akan ada ketidakpuasan dari kelompok lain. "Salah satunya akan menentang," kata dia.
Namun, ujar Ikrar, menkumham akan tetap mengeluarkan putusan. Misalnya, meminta penyelesaian dikembalikan ke internal Golkar. Atau memberikan rekomendasi agar sebaiknya kisruh itu diselesaikan di pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Ia menyebut, munas gabungan bisa saja menjadi opsi. Namun kekuatan politik bisa saja berubah. Apalagi, setelah suara DPD II mendorong pilkada lewat DPRD, berbeda dengan sikap ketua umum Aburizal Bakrie yang mendukung pilkada langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
