REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri mewacanakan untuk mengoreksi tingkat gaji kepala daerah. Dengan beban kerja dan tingkat inflasi yang terus naik, gaji kepala daerah dinilai harus dinaikkan. Namun, peneliti politik LIPI, Indria Samego memiliki pandangan lain terhadap wacana kenaikan gaji kepala daerah ini.

Menurutnya, berapapun gaji kepala daerah dinaikkan, tidak akan cukup untuk memenuhi biaya kampanye. Gaji, kata dia, memang perlu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan hidup dan tingkat inflasi, tapi bagi seorang kepala daerah masih ada kebutuhan untuk kampanye. "Gaji kepala daerah memang kecil, tapi mau naik berapa saja tidak akan cukup," kata Samego pada Republika, Kamis (4/12).

Samego menambahkan, banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi telah membuktikan betapa kepala daerah mudah untuk mencari tambahan gaji. "Sekali tandatangan, kepala daerah bisa dapat milyaran," imbuh Samego.

Untuk itu, Samego berpendapat, selain mengoreksi gaji kepala daerah, pemerintah harusnya mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik. Skema kepala daerah harus melalui uji kompetensi menurutnya menjadi langkah jitu untuk mencari sosok kepala daerah yang tidak mudah tergiur dengan gaji sampingan.

Faktanya, imbuh dia, saat ini kepala daerah yang menjabat sebagian besar adalah mereka yang mengincar kekayaan, bukan tulus mengabdi."Jadi berapapun gajinya kalau bukan kepala daerah yang benar-benar pilihan, pemerintah tak sanggup menggaji mereka," kata Samego.

Ikuti Whatsapp Channel Republika