REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang tidak melakukan koordinasi dengan DPR menyangkut program-programnya dan malah mempertanyakan keberadaan DPR.
"Jelas tidak tepat pernyataan Jokowi," ujarnya kepada Republika, Selasa (11/11).
Ia menuturkan Jokowi tidak bisa mengelola negara sendiri tanpa koordinasi dengan DPR. Jika negara dikelola sendiri tanpa keterlibatan DPR, maka itu bukan langkah demokratis dan cenderung totaliter.
Namun menurutnya, sikap Jokowi yang mempertanyakan keberadaan DPR akibat konflik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) merupakan tindakan kondisional dan bukan menjadi prinsip Jokowi.
"Apa yang terjadi sekarang tidak menjadi prinsip Jokowi. Ini fenomena kondisional saja bukan perspektif dominan dan prinsip dasar dia," katanya.
Ia menuturkan sikap Jokowi tersebut belum cukup menandai dan merefleksikan prinsip Jokowi. Bahwa dirinya ingin bekerja tanpa memerlukan pertimbangan DPR.
"Mudah-mudahan tidak ada sikap Jokowi yang tidak membutuhkan DPR," katanya.
Menurutnya, jika Jokowi memiliki pikiran tersebut maka hal itu akan menuai badai dan menguntungkan DPR. Pasalnya, jika Jokowi ingin mengelola kekuasaan sendiri, maka dia akan tenggelam dengan prinsipnya tersebut.
"Sulit juga pemerintah bersikap demikian sebab kelak mereka pasti berhubungan dengan DPR," katanya.
Selain itu, jika Jokowi bersikap mengelola negara tanpa koordinasi dengan DPR. Maka, Jokowi akan menjadi sasaran tembak DPR.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab kritikan DPR menyangkut program-programnya dalam akun resmi facebook miliknya. Terkait tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan DPR, Jokowi mengatakan hal itu karena kesalahan di DPR sendiri yang tidak segera menyelesaikan konflik internalnya.
"Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..? Kita inginnya cepat," tulis Jokowi, Jumat (7/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika