REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Kalau ada kepala derah yang menyatakan tak respek ‘nyalon’ pada pemilihan kelapa daerah (pilkada) lewat parlemen, mungkin baru Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Politisi PDIP ini merasa tidak ‘sreg’ dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD ini. “Kalau sistemnya dipilih DPR, saya kalkulasi cukup satu periode saja dan tak nyalon lagi,” ungkapnya, di Semarang, umat (26/9).

Ganjar menegaskan, ia merupakan kepala daerah produk pilihan rakyat. Jika masih ada pihak yang menyatakan dirinya masih berpeluang terpilih menurutnya sangat irasional.

Dengan pemilihan kepala daerah ditetapkan dan dipilih oleh DPRD, belum tentu dirinya dapat terpilih kembali pada periode berikutnya. “Makanya saya tidak respek,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, terkait dengan keputusan DPR RI dalam penetapan RUU Pilkada ini sudah final. Sehingga tidak perlu diperdebatkan lebih panjang lagi.

Namun Ganjar menegaskan ada beberapa poin penting terkait dengan keputusan yang diambil parlemen di Senayan tersebut. DPR harus konsisten dan segera membubarkan lembaga penyelenggara pemilu di daerah.

”Buat apa Komisi pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu di daerah. Bubarkan saja dari pada membuang- buang atau membebani anggaran daerah,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika