REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Tokoh masyarakat Indramayu yang juga pernah menjabat sebagai bupati Indramayu periode 2000-2005 dan 2005-2010, Irianto MS Syafiuddin (Yance) mengakui, di masa awal dirinya menjabat sebagai bupati Indramayu, pemekaran Indramayu Barat belum bisa dilakukan.
Pada 1999 lalu, terang Yance, APBD Indramayu hanya senilai Rp 230 miliar. Saat itu, katanya, untuk melaksanakan pemekaran daerah, ada ketentuan bahwa 40 persen dari APBD untuk daerah pemekaran, dan sisanya untuk daerah induk.
Anggaran sebesar itu dinilai tidak akan cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah pemekaran maupun daerah induk.
‘’Karena itulah, saat itu saya sulit menyetujui wacana pemekaran,’’ terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut.
Yance mengatakan, saat ini, APBD Indramayu sudah mencapai Rp 2,6 triliun. Bahkan, pada 2015 mendatang, besaran APBD Indramayu diproyeksikan bisa mencapai Rp 3 triliun.
Dia menilai, besaran APBD tersebut bisa menjadi "modal" yang cukup untuk melakukan pemekaran daerah.
Lebih lanjut Yance menjelaskan, setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada disahkan, akan ada daerah otonomi baru (DOB) yang lahir, yakni Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor.
Setelah kedua DOB itu terealisasikan, selanjutnya giliran Indramayu Barat. ‘’Jadi pemekaran Indramayu Barat harus selesai pada 2015 mendatang,’’ ujar Yance.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
