Sabtu 07 Jun 2014 14:46 WIB

Kapolda Sulsel Tegaskan Anggotanya Netral

Anggota Polri
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Anggota Polri

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Burhanuddin Andi menegaskan jika pada semua momentum pemilihan umum (Pemilu) baik legislatif, kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden, semua anggotanya selalu bersikap netral.

"Saya jamin semua anggota saya baik yang ada di Sulsel maupun di Sulbar itu netral dan jikalau nanti ada yang coba main-main dengan pilpres ini dengan ikut berpolitik juga, maka akan ada sanksi tegas baginya," jelasnya di Makassar, Sabtu.

Mantan Kapolda Bengkulu itu mengaku tidak mau mengomentari permasalahan atau polemik diluar institusinya dimana pemberitaan mengarah kepada netralitas aparatur negara dalam hal ini oknum anggota bintara pembina desa (Babinsa) di Jakarta.

Dia hanya menegaskan jika dalam setiap acara ataupun momentum, dirinya selalu mengingatkan semua jajarannya untuk bisa bersikap profesional dan menjalankan amanah undang undang serta tidak memihak.

"Setiap ada kesempatan saya selalu tekankan kepada semua anggota untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan jangan juga sampai mempengaruhi orang lain untuk memilih salah seorang kandidat itu tidak boleh dan itu pelanggaran," katanya.

Burhanuddin menyebutkan jika anggota yang kedapatan ikut terlibat dalam politik praktis itu akan diberikan sanksi karena pelanggaran itu bukanlah pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran etika.

"Harus diketahui, biarpun ini bukan pelanggaran pidana tetapi ada sanksi karena ini etika. Sanksinya saya kurang tahu karena bidang hukum yang mengetahui pelanggaran-pelanggaran etik itu," tuturnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkot) jelang pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014.

"Sispamkot yang kita gelar pagi hari ini bagian dari pelatihan rutin yang digelar kepolisian jelang pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, kepala daerah dan sekarang presiden dan wakilnya," terangnya.

Ia mengatakan, Sispamkot ini melibatkan 1.500 aparat kepolisian dari semua fungsi termasuk polisi wanita (Polwan) dan Satuan Gegana Brigade Mobile (Brimob) Polda Sulsel.

Dalam simulasi itu, polisi yang ditugaskan mengawal iring-iringan kontestan kepala pemerintahan yang akan ikut bertarung dihadang oleh massa yang sedang berunjuk rasa dan dengan semua metode yang dilakukan kepolisian mulai dari cara persuasif hingga akhirnya gesekan terjadi.

Pemilu Presiden dan Wapres yang akan digelar pada 9 Juli 2014 itu diikuti oleh dua calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo dengan M Jusuf Kalla.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement