REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan ikut campur dalam konflik antara PT Jakarta Monorail (JM) dengan PT Adhi Karya. Gubernur yang akrab disapa Jokowi tersebut mengatakan, Pemprov baru akan turun tangan jika memang diperlukan.

"Saya tidak mau ikut urusan bussiness to bussiness. Nanti dipikir saya ada intervensi. Kalau memang memerlukan, saya baru masuk," ujar dia di Balai Kota, Rabu (26/2).

Meski mengaku tak mau ikut campur, Jokowi menyarankan agar kedua belah pihak segera berunding untuk mencari win win solution. Sebab, jika tidak, maka permasalahan ini akan terus berkepanjangan dan berpotensi menghambat pekerjaan Monorel.  "Ya mereka saling bicara lah, supaya ketemu titiknya. Jangan dibuat sulit-sulit," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi juga mengatakan, ada baiknya jika PT Adhi Karya, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengikuti angka yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu Rp 130 miliar.

Kisruh monorel ini didasari oleh permasalahan perbedaan harga tiang pancang yang harus dibayar PT JM kepada PT Adhi Karya. Dalam sebuah konferensi pers pekan lalu, Direktur Utama Orthus Holdings Edward Suryadjaya, selaku rekanan PT JM, menuduh Adhi Karya melakukan penggelembungan harga, dari Rp 130 miliar menjadi Rp 193 miliar.

Pernyataan Edward itu membuat Adhi Karya tersinggung. Tak terima dengan hal itu, Adhi Karya pun berencana melakukan somasi pada PT JM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika