REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir yang melanda Jakarta dan sejumlah daerah lain pada Januari ini telah merusak berbagai infrastuktur dengan perkiraan kurugian sekitar Rp 50 triliun. Belajar dari peristiwa ini Partai Golkar mendesak pemerintah unttuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia agar bisa lebih tahan terhadap deraan bencana seperti banjir.

"Apalagi, selama ini alokasi dana untuk infrastruktur cukup besar, maka kualitasnya pun haruslah tinggi,"  kata Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Harry Azhar Azis, di Jakarta, Rabu (29/1).

Upaya meningkatkan kualitas infrastruktur itu, lanjut Harry, harus dilakukan sejak tahap awal pemerintah melakukan tender. Proses tender harus dilakukan minimal tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru.

Ia mengakui bahwa sistem tender proyek infrastruktur pemerintah sudah membaik karena menggunakan e-procurement. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat kualitas bahan-bahan yang digunakan oleh kontraktor pemenang tender.

Menurutnya beberapa kementerian/lembaga telah melaksanakan program e-procument,  sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses tender proyek pemerintah berkurang. Namun, pada realisasinya, ruang terjadinya praktik KKN ternyata masih tersisa. Ini terlihat jelas dengan banyak sekali infrastruktur yang dikelola pemerintah tidak tahan terhadap terpaan banjir.

''Meskipun air menggenang hanya beberapa sentimeter tingginya, tetapi mengakibatkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, rusak,'' katanya.

Karena itu, Harry minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mulai fokus untuk mengawasi kualitas proyek-proyek infrastruktur, apakah sesuai dengan spesifikasinya dan harga yang wajar atau harga di-mark-up sehingga menyebabkan kerugian uang negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika