REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Musibah banjir yang melanda kawasan Bekasi setiap tahunnya dipandang akibat kesalahan kebijakan pemerintah pada periode terdahulu. "Yang salah ya perizinan di 20 sampai 30 tahun yang lalu. Bukan pemerintahan yang sekarang," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Selasa (21/1).

Ia menyatakan baik atau tidaknya kebijakan sebuah pembangunan akan bisa dilihat pada 30 tahun kemudian melalui dampak penyusutan lahan, serapan air, dan sebagainya. "Sebuah kebijakan tidak bisa dilihat hanya dalam waktu satu atau dua tahun," katanya.

Pemerintah pada saat itu, katanya, melakukan kesalahan dengan memberikan izin pendirian pemukiman penduduk di atas lahan resapan. "Akibatnya, masyarakat pemukiman itu sendiri yang merasakan akibatnya sekarang ini," ujarnya

"Lihat saja perumahan-perumahan yang terendam sekarang ini, itu kan dibangun sejak 30 tahun yang lalu," katanya lagi.

Saat ini ada sedikitnya 71 titik banjir di Kota Bekasi akibat luapan sungai dan hujan lokal. Ia mengungkapkan pemkot Bekasi telah memperketat izin penggunaan lahan untuk pembangunan perumahan dan sejenisnya guna menghindari alih fungsi resapan air.

Ikuti Whatsapp Channel Republika