REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 68 serta Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 di Ruang Sidang Paripurna MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8).
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Budimanta mengatakan pidato yang disampaikan Presiden harus memberikan gambaran dan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan visi dan misi Presiden yang pernah disampaikan pada 2009 silam.
"Visi dan misi yang dimaksud adalah Indonesia yang adil, Indonesia yang sejahtera dan Indonesia yang demokratis," ujar Arif kepada wartawan saat ditemui di sela-sela Sidang Bersama DPR dan DPD.
Arif membenarkan, dari sejumlah indikator, negara menunjukkan peningkatan pada aspek kesejahteraan. "Tetap persoalannya, apakah visi growth with equity sudah terjadi? Yang terjadi adalah pemusatan aset. Ini terlihat dari gini ratio yang terus melebar," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif menyitir survei Economic Intellegence Unit yang menyebut Indonesia sebagai negara gagal. "Karena selalu tak bisa menuntaskan visi misi itu."
Ketua DPD Irman Gusman mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. Namun di sisi lain, terdapat ketimpangan antar kelompok masyarakat.
Irman menilai daya saing bangsa harus ditingkatkan. Khususnya di sektor pertanian karena dapat menciptakan terciptanya ketersediaan pangan dan lapangan kerja. "Kita harap RAPBN 2014 merupakan jawaban sekaligus solusi atas pertanyaan tersebut," kata Irman.