Jumat 07 Dec 2012 17:38 WIB

Jokowi Mau Atur Ganjil-Genap Kendaraan, Ini Kata Warga

Rep: Wahyu Irfa Widodo/ Red: A.Syalaby Ichsan
Plat nomor, ilustrasi
Foto: blogs.unpad.ac.id
Plat nomor, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, Bekasi Timur --- Sejumlah pemilik kendaraan di Bekasi bereaksi keras terhadap rencana penerapan kebijakan pembatasaan kendaraan nomor polisi ganjil dan genap. Warga beranggapan kebijakan ini salah sasaran.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyetujui rencana penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Namun, rencana ini langsung ditentang oleh sebagian besar penduduk Bekasi, yang memiliki kendaraan.

Asep Sanjaya (20 tahun), pemilik motor asal Jatiwaringin, Kelurahan Pondok Gede, Kota Bekasi, menyatakan, kebijakan pembatasan nomor polisi ganjil-genap tidak akan efektif.

Seharusnya produksi motor yang mesti diatur oleh Pemerintah. “Setiap tahun produksi motor harusnya dibatasin. Motor terus tambah banyak, tapi jalanan segitu-segitu aja,” kata Asep, Jumat (7/12). 

Asep menambahkan, kebijakan tersebut salah alamat. Menurutnya, pemerintah seharusnya melakukan pengaturan ke perusahaan-perusahaan pembuat motor. Jika motor terus bertambah, maka harus ada penambahan dan pelebaran ruas jalan. Selain itu, kebijakan tersebut akan sangat sulit untuk diterapkan.

“Segala sesuatu seharusnya dipikirkan dulu, apalagi soal kebijakan publik. Oke, kebijakan itu mungkin jalan sebulan dua bulan. Tapi, pasti banyak yang protes. Pasti selalu ada pro-kontra,” tuturnya.

Tidak hanya Asep, Abi Su’ad (36), pemilik mobil asal Narogong, menyatakan, kebijakan pembatasan nomor polisi ganjil-genap adalah proyek yang mengada-ada dan tidak akan efektif.

Menurutnya, tidak ada kebijaksanaan dari pemerintah terkait solusi untuk mengatasi kemacetan. “Mengatasi kemacetan tidak harus lewat kebijakan seperti itu. Bisa dengan jalan yang diperluas, atau produksi dan impor mobil harus dibatasi. Sekarang, setiap udah dapat jatah, mobil jenis apa bisa aja masuk,” katanya pada Republika.

Abi menjelaskan, Pemerintah seharusnya mengajarkan rakyatnya untuk bisa mencintai produk dalam negeri. Bukan malah membuka keran impor sebesar-besarnya. Abi pun berharap pemerintah bisa membuat peraturan yang lebih rasional. 

“Berikan fasilitas transportasi yang lebih baik. Jalan yang lebih baik. Buka jalan yang lebih banyak lagi,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement