Rabu 04 Apr 2012 15:08 WIB

Tiga Polda Ini Dinilai Sukses Kawal Demo BBM

Ketua Presidium IPW Neta S Pane
Ketua Presidium IPW Neta S Pane

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan mahasiswa dan kalangan buruh pada akhir Maret kemarin berujung bentrok di beberapa daerah. Namun, ada beberapa kepolisian daerah (Polda) yang dinilai cukup sukses mengawal demo BBM tersebut.

Beberapa Polda tersebut adalah Polda Jateng, Jatim dan Bali. "Ada tiga Polda yang cukup baik mengatasi aksi demonstrasi menentang kenaikkan harga BBM selama 5 hari sejak 26-31 Maret 2012, yakni Polda Jatim, Jateng dan Bali," ujar Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada pers di Jakarta, Rabu (4/4).

Padahal, Neta menambahkan, di ketiga daerah tersebut dalam aksi demonstrasinya melibatkan pula sejumlah kepala daerah. Walaupun aksi demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM itu melibatkan begitu banyak mahasiswa, buruh, LSM dan bahkan kepala daerah ikut memimpin demo, tetapi unjuk rasa tersebut berjalan tertib, kondusif dan tidak terjadi aksi radikal maupun anarkis.

Dikatakannya bahwa IPW memberi apresiasi pada Polda Jatim, Jateng dan Bali sebab aparat kepolisian di ketiga daerah tersebut berhasil membangun sistem yang persuasif untuk mengatasi aksi unjuk rasa.

Selain itu, polisi di ketiga daerah itu juga berhasil melakukan pendekatan dengan berbagai komponen dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Demikian pula dengan masing-masing pimpinannya, Neta menambahkan, mereka mengawasi aparatnya dilapangan agar tidak memprovokasi massa.

"Cara-cara seperti ini harus menjadi budaya yang harus dikembangkan Polri, sebab seringkali aksi demo ricuh dan anarkis justru akibat diprovokasi oknum intel dan reserse yang arogan serta represif di lapangan," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi IPW selama 5 hari dilakukannya aksi-aksi unjuk rasa menentang kebijakan penaikkan harga BBM, demonstrasi terjadi di 44 kota di 20 provinsi.

Pada kesempatan itu, menurut Neta, IPW juga mengecam ancaman pemerintahan SBY kepada kepala daerah yang turut berdemo karena unjuk rasa yang mereka pimpin terbukti berjalan damai.

"Jadi tidak ada alasan bagi pemerintahan SBY untuk menindak mereka. Justru pemerintah seharusnya berterima kasih karena dengan pengawalan kepala daerah, demo jadi damai," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement