REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, mengaku menyerahkan kepada presiden terkait jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Pernyataan tersebut menyusul keluarnya PKS dalam koalisi partai politik yang di pimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, kata dia, yang memiliki kewenangan untuk memperpanjang atau memberhentikan menteri adalah presiden. "Semua itu menjadi hak prerogratif presiden," ujarnya saat ditemui dalam acara Eksebisi dan Diskusi Panel Layanan Konvergensi 2012, di Kantor PT Telkom, Jakarta, Rabu (4/4).

Karena itu, dia mengaku masih melakukan aktifitas secara normal sebagai menteri. Saat ini, lanjut dia, ketika dirinya diminta untuk melakukan sesuatu oleh presiden, hal tersebut masih tetap dilakukan.

Menurut dia, yang dilakukannya selama ini adalah sesuai dengan arahan presiden. Karena itu, Tifatul merasa tidak pernah bertentangan dengan pemerintah. "Jika diminta sosialisasi, ya kami (Menkominfo) sosialisasi dan mengkoordinasi sosialisasi," kata dia.

Ketika ditanya soal kesiapan ketika sewaktu-waktu dinonaktifkan sebagai Menkominfo, Tifatul mengaku tidak ada perbedaan jika dia siap atau tidak. Hal senada juga diutarakan Tifatul ketika disinggung soal hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang salah satunya menghasilkan kesiapan kemungkinan berada di dalam atau luar koalisi. "Tanya saja sama Presiden PKS," ujarnya.

Kendati demikian, Tifatul menegaskan hanya bekerja seprofesional mungkin. Menurut dia, dari jabatannya sebagai Monkominfo, sejumlah kegiatan pernah melambungkan Indonesia dan presiden di kancah dunia. Seperti Asian Summit, Sail Banda, Belitong, dan Wakatobi yang membawa nama baik Indonesia di mata dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika