REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Biro Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan menyerukan agar kader Partai Demokrat melakukan pemboikotan terhadap media tertentu. Menurut pakar politik dan komunikasi, Tjipta Lesmana, aksi boikot tersebut malah akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat.

“Jemmy tidak mengerti ilmu komunikasi. Kalau boikot media jadi dilaksanakan, akan menjadi boomerang bagi Demokrat. Ini tentu saja sangat merugikan,” kata Tjipta Lesmana dalam acara diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Ahad (19/2).

Tjipta menambahkan jika Indonesia merupakan sebuah negara otoriter, memang kebenaran merupakan milik penguasa otoriter. Namun Indonesia merupakan negara demokrasi dan kebenaran menjadi milik publik. Seluruh informasi, lanjutnya, biarkan publik yang menilainya.

Ia pun mengimbau agar Partai Demokrat mencabut pernyataan akan melakukan boikot terhadap media, massa maupun elektronik. Pasalnya Demokrat masih memiliki suara untuk memberikan konfirmasi atau hak jawab terhadap pemberitaan terkait dugaan keterlibatan orang-orang Demokrat dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apakah nantinya tidak didengarkan publik, tidak akan masalah. Seluruh informasi biarkan menjadi diskursus publik, biarkan menjadi dialog bagi masyarakat. Jadi lebih baik tidak boikot,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika