REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Yunus Husein mendapat berbagai komentar dari anggota Komisi III DPR RI yang mempertanyakan independensinya. Ini terkait dengan adanya kabar kalau Yunus dekat dengan kalangan istana. Sehingga, ditakutkan akan mempengaruhi penilaiannya jika nanti bersinggungan dengan kasus yang melibatkan lingkungan istana.
Pertanyaan mengenai independensi datang dari anggota fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, Dedi Gumelar dan Ahmad Basarah dari fraksi PDI Perjuangan. Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan keberanian mantan kepala PPATK tersebut untuk mengungkap dan menangani kasus Century yang merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.
Apalagi, di kasus tersebut terlibat beberapa nama yang masuk lingkaran istana, seperti Boediono yang merupakan wakil presiden. Aboebakar Al Habsy dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) malah mempertanyakan komentar Yunus di media massa yang mengatakan kalau dia telah mendapat restu dari presiden untuk ikut pemilihan pimpinan KPK.
"Saya waktu itu hanya meminta izin kepada presiden seperti Jimly waktu masih menjadi anggota wantimpres (dewan pertimbangan presiden) dan ikut seleksi ketua KPK. Karena saya waktu itu masih menjadi ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan). Presiden pun bilang mendukung. Tidak ada titipan, tidak ada apa pun," katanya saat fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/11).
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan hal yang etis. Yaitu, seorang pejabat negara aktif meminta izin kepada presiden untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK.
Ia pun membantah kalau keikutsertaannya di capim KPK sebagai utusan Istana. Yunus pun mengaku dirinya tetap independen. Meskipun, masalah independensi di KPK bersifat kolektif. Artinya, semua komisioner harus bersikap independen, tak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Menjadi pimpinan KPK, lanjutnya, harus dapat menjaga independensi dari mana pun juga. Tak hanya masalah pribadi, namun juga dari sisi yang lain. "Dari segi independensi semua meragukan. Tapi background saya sembilan tahun di PPATK dan satgas pemberantasan mafia hukum hingga bulan depan. Tapi percayalah saya akan memegang janji saya," katanya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika