REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terjadinya insiden Kongres Papua Merdeka disinyalir sebagai bentuk pembiaran aparat penjaga pertahanan dan keamanan. Informasi intelijen sudah disampaikan kepada pemerintah, namun tidak ditindaklanjuti.

Informasi bermula dari adanya indikasi gerakan Papua merdeka yang sudah terdeteksi aparat intelijen. "Keterangan itu sudah disampaikan kepada pemerintah, namun justru tidak diambil tindakan yang berarti," ujar Anggota Komisi I DPR, Helmi Fauzi, di Jakarta, Jumat (21/10)

Dia mengatakan pemerintah seharusnya mencegah sedini mungkin agar kongres tidak terjadi. Helmi menyatakan aparat justru membiarkan kongres terjadi baru setelah selesai mereka ditangkap. "Apakah dengan pembiaran kongres, kemudian menangkap ratusan orang itu dianggap menyelesaikan masalah?" ungkapnya.

Helmi menyatakan penangkapan itu justru semakin memancing amarah pihak keluarga mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka akan semakin giat berkeinginan untuk memisahkan diri dari tanah air. Sejumlah 187 orang ditangkap. Mereka terdiri dari 129 laki-laki dan 58 perempuan.

Helmi lebih menyetujui cara-cara persuasif dan pembangunan infrastruktur di Papua agar masyarakat semakin percaya kepada Pemerintah Indonesia. Menurutnya, Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua seharusnya dimaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan. "Saat ini mencapai Rp 28 triliun. Itu jumlah besar untuk membangun Papua menjadi provinsi yang lebih baik," imbuhnya. Namun anehnya, uang sebesar itu belum terlihat realisasinya mampu menyejahterakan rakyat di sana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika