REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI mempersilakan lembaga penegak hukum menginvestigasi Badan Anggaran DPR RI menyusul sinyalemen ada praktik mafia anggaran di badan itu.

"Kalau memang ada indikasi adanya praktik mafia anggaran di Badan Anggaran DPR RI, agar diinvestigasi oleh lembaga yang berwenang secara profesional, tapi jangan dipolitisir," kata Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (27/5).

Lembaga berwenang juga tidak boleh membelokkan target demi parpol tertentu, katanya. "Silakan lembaga yang berwenang melakukan investigasi, tapi lembaga yang tidak berwenang jangan ikut-ikutan," katanya.

Puan Maharini menegaskan, selama ini lembaga DPR selalu dinilai negatif dan salah oleh publik, padahal kesalahan mungkin hanya dilakukan satu atau dua orang anggota saja. Puan meyakini, dari 560 anggota DPR RI sebagian besar memiliki kinerja dan moral yang baik.

Muncul sinyalemen praktik mafia anggaran di Badan Anggaran menyusul kasus yang dihadapi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang Sumatera Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika