Senin 17 Nov 2025 05:15 WIB

Yang Direvisi AS dari Draf Resolusi PBB untuk Gaza: Kini Pertegas Kalimat Soal Negara Palestina

Dewa Keamanan PBB akan mengambil pemungutan suara pada Senin (17/11/2025).

Seorang wanita Palestina berjalan di tengah hujan badai melewati bangunan yang hancur akibat serangan Israel di lingkungan Sheikh Radwan, Kota Gaza, Jumat (14/11/2025). Sebagian besar warga Gaza bergantung pada tenda-tenda usang untuk bertahan hidup. Kantor media pemerintah Gaza memperkirakan sekitar 93 persen tenda pengungsian sudah tidak layak huni, yakni sekitar 125.000 dari total 135.000 tenda.
Foto: AP Photo/Jehad Alshrafi
Seorang wanita Palestina berjalan di tengah hujan badai melewati bangunan yang hancur akibat serangan Israel di lingkungan Sheikh Radwan, Kota Gaza, Jumat (14/11/2025). Sebagian besar warga Gaza bergantung pada tenda-tenda usang untuk bertahan hidup. Kantor media pemerintah Gaza memperkirakan sekitar 93 persen tenda pengungsian sudah tidak layak huni, yakni sekitar 125.000 dari total 135.000 tenda.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan akan mengambil pemungutan suara atas resolusi masa depan Gaza pascagencatan senjata pada Senin (17/11/2025). Pada Kamis (13/11/2025), AS dilaporkan mengajukan revisi kedua atas draf resolusi usulan mereka demi menjaga keberlanjutan gencatan senjata di Gaza dan memperbarui komitmen atas sebuah solusi dua-negara.

Beberapa diplomat senior PBB kepada Dawn, Jumat (14/11/2025), mengungkapkan bahwa, Washington mengajukan "Revisi 2" atas draf resolusi AS melalui prosedur sunyi hingga pukul 18.30 waktu New York pada Kamis lalu, sebuah langkah yang ditujukan untuk mengindikasikan bahwa fase negosiasi hampir rampung. Di bawah prosedur ini, ketiadaan keberatan atas draf resolusi dianggap sebagai persetujuan.

Baca Juga

"Tapi China dan Rusia menghancurkan kesunyian itu," kata seorang diplomat, menginformasikan delegasi dari dua negara itu mengajukan keberatan sebelum tenggat waktu.

"Saat kesunyian pecah, negara anggota (DK PBB) lain juga bisa mengajukan komentar, dan beberapa mengajukan, meski Pakistan tidak," kata diplomat itu menambahkan.

Rusia diketahui mendaftarkan draf resolusi tandingan pada Kamis sore waktu New York. Akibatnya, AS pun dipaksa untuk melanjutkan negosiasi atau memaksakan proses berlanjut pada pemungutan suara bisa memicu veto dari Rusia dan China.

 

 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement