REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Rusia pada Kamis mengajukan rancangan resolusi PBB mengenai Gaza ke Dewan Keamanan PBB sebagai tantangan terhadap resolusi yang diusung Presiden Donald Trump. Dalam proposal Rusia, tak ada pemerintahan transisi yang diisi negara-negara asing di Gaza.
Misi Rusia di PBB mengatakan dalam sebuah catatan kepada anggota Dewan Keamanan pada Kamis sore, yang dilihat oleh Reuters, bahwa usulan balasannya terinspirasi oleh rancangan AS. “Tujuan dari rancangan kami adalah untuk memungkinkan Dewan Keamanan mengembangkan pendekatan yang seimbang, dapat diterima, dan terpadu dalam mencapai penghentian permusuhan yang berkelanjutan,” kata catatan itu.
Rancangan Rusia, yang juga dilihat oleh Reuters, meminta Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi opsi-opsi untuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, dan tidak menyebutkan “Dewan Perdamaian” yang diusulkan AS sebagai pemerintahan transisi untuk Gaza.
Amerika Serikat telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk secara resmi mendukung rancangan resolusi yang bertujuan untuk mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusung Presiden Donald Trump, dan memperingatkan bahwa Palestina dapat menderita “konsekuensi serius” jika tidak melakukan hal tersebut.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa “upaya untuk menabur perselisihan” seputar resolusi Washington hanya akan menghasilkan “konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari” bagi warga Palestina di Gaza jika gencatan senjata gagal dan Israel melanjutkan serangannya.
Misi AS secara resmi mengedarkan rancangan resolusinya kepada 15 anggota DK PBB pekan lalu untuk melakukan negosiasi mengenai kata-kata dan substansi teks tersebut.
Menurut draf teks yang dilihat oleh kantor berita AFP, rancanngan resolusi tersebut akan mengesahkan mandat dua tahun yang berlaku hingga akhir tahun 2027 untuk badan pemerintahan transisi di Gaza – yang dikenal sebagai “Dewan Perdamaian” – yang akan dipimpin oleh Trump.
Perjanjian ini juga akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara” yang akan melakukan “penonaktifan senjata secara permanen dari kelompok bersenjata non-negara” di Gaza, melindungi warga sipil dan mengamankan koridor bantuan kemanusiaan.
ISF juga akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan mendemiliterisasi wilayah tersebut. Trump telah mengesampingkan pengiriman pasukan AS ke Gaza sebagai bagian dari usulan pasukan berkekuatan 20.000 orang.
Washington mengatakan diskusi telah dilakukan dengan Indonesia, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki dan Azerbaijan mengenai kontribusi pasukan tersebut. Namun, masih ada keraguan mengenai pengiriman tentara karena kekhawatiran mereka dapat menimbulkan konflik langsung dengan Hamas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika