REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Usulan AS untuk memberikan mandat PBB bagi pasukan stabilisasi internasional (ISF) di Gaza mendapat tentangan dari Rusia, China, dan beberapa negara Arab. Mereka juga menyatakan kegelisahannya mengenai belum terbentuknya badan yang akan memerintah wilayah tersebut untuk sementara dan kurangnya peran transisi bagi Otoritas Palestina.
China dan Rusia – dua anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto – telah menyerukan agar “Dewan Perdamaian” di bawah rencana gencatan senjata Presiden Donald Trump dihapuskan sepenuhnya dari resolusi tersebut. Ini dilaporkan The Asscociated Press merujuk empat diplomat PBB yang mengetahui masalah tersebut dan berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas negosiasi yang sedang berlangsung.
Dalam draf terbaru yang dirilis Rabu malam dan diperoleh The Associated Press, AS memberikan komitmen lebih lanjut terhadap penentuan nasib sendiri Palestina. meskipun bahasanya masih lemah.
Meskipun beberapa tanggapan terhadap usulan AS mencerminkan negosiasi yang lazim antar negara – dengan bolak-balik dan revisi yang terinci – penolakan terhadap dewan transisi menunjukkan bahwa kesenjangan besar telah muncul antara beberapa anggota badan paling kuat di PBB dan AS setelah genosida selama lebih dari dua tahun.
Pada saat yang sama, anggota lain mengatakan tindakan cepat akan menghindari terhambatnya kemajuan menuju perdamaian, kata seorang diplomat. Itulah pesan yang disampaikan misi AS untuk PBB pada Kamis, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “upaya untuk menabur perselisihan” memiliki “konsekuensi yang serius, nyata dan sepenuhnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza.” Mereka mendesak dewan untuk bersatu dan mengesahkan resolusi tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga meminta dewan untuk mengeluarkan resolusi tersebut tanpa penundaan. “Saya pikir kami membuat kemajuan yang baik dalam hal resolusi, dan mudah-mudahan kami akan mengambil tindakan segera,” katanya kepada wartawan pada hari Rabu sebelum meninggalkan pertemuan para menteri luar negeri G7 di Kanada. “Kami tidak ingin kehilangan momentum dalam hal ini.”
AS pertama kali mengedarkan rancangan resolusi pada pekan lalu kepada 15 anggota Dewan Keamanan yang akan memberikan mandat internasional yang luas kepada pasukan stabilisasi untuk memberikan keamanan di Gaza hingga akhir tahun 2027, bekerja sama dengan Dewan Perdamaian yang belum dibentuk.
Negara-negara Arab dan negara-negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pasukan tersebut telah mengindikasikan bahwa mandat tersebut diperlukan bagi mereka untuk menyumbangkan pasukan. Rusia, China dan Aljazair menyuarakan penolakan mereka terhadap rancangan tersebut, dan semua kecuali dua anggota Dewan Keamanan lainnya mengajukan amandemen, kata salah satu diplomat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika