Selasa 28 Oct 2025 16:50 WIB

Bangun RS Internasional di Eks Lahan Sumber Waras, Ini yang Diminta Pemprov Jakarta dari Pusat

Pramono mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lahan di samping RS Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).
Foto: Dok Republika
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lahan di samping RS Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyatakan bakal membangun rumah sakit (RS) internasional di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Jakarta Barat. Rencana itu diungkapkan setelah seluruh permasalahan lahan yang dibeli dari RS Sumber Waras itu tidak lagi bermasalah secara hukum.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah menyampaikan rencana pembangunan RS internasional itu kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Keberadaan lahan milik Pemprov Jakarta di wilayah itu yang cukup luas, yaitu mencapai 3,6 hektare, dinilai sangat cocok untuk dijadikan RS internasional. Apalagi, lokasi itu sangat strategis karena berdekatan dengan sejumlah RS swasta lain.

Tidak ada kode iklan yang tersedia.
Baca Juga

"Sangat cocok untuk menjadi rumah sakit internasional di Jakarta, karena tempatnya sangat strategis, dekat dengan rumah sakit swasta lainnya," kata dia di Kemenkes, Selasa (28/10/2025).

Untuk merealisasikan rencana itu, Pramono mengaku membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan menjadikan pembangunan RS internasional sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Tentunya kami berharap sesuai dengan PP 42 Tahun 2021 mengenai PSN, Proyek Strategis Nasional, kami mengusulkan apabila ini disetujui oleh pemerintah pusat maka kami akan usulkan untuk itu," kata dia.

Apabila usulan itu tidak disetujui, Pramono menyatakan, Pemprov Jakarta siap untuk membangun RS internasional. Namun, ia tetap berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan berupa peralatan dan tenaga medisnya.

"Jadi dua hal itu yang kami diskusikan dan tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk hal-hal tersebut. Itu yang kami lakukan," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement