REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Vice President Supply and Distribution PT Pertamina (Persero) tahun 2011–2015, Alfian Nasution mengklaim Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) kepunyaan PT Orbit Terminal Merak (OTM) mempunyai peran dalam ketahanan energi nasional. Hal tersebut dikatakan Alfian ketika bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (20/10/2025) malam.

Alfian bersaksi bagi tiga terdakwa yaitu Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; serta Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Mulanya, terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza menanyakan dampak kalau operasional Terminal OTM disetop. “Apabila terminal OTM besok berhenti operasi, apa yang akan terjadi kepada ketahanan energi nasional?” tanya Kerry dalam persidangan itu.

Alfian menjawab penyetopan operasi terminal itu bisa mempengaruhi distribusi energi. Alfian merujuk pada tingginya kapasitas terminal tersebut.

“Tentunya akan terganggu ya, karena kapasitasnya 288 ribu kiloliter dan itu cukup besar, jadi beberapa daerah akan terdampak,” jawab Alfian.

Alfian menilai Pertamina sudah mencantumkan OTM dalam skema distribusi BBM nasional. Alfian mengklaim kebutuhan distribusi bakal terganggu kalau terminal itu berhenti beroperasi.

“Akan ada tambahan biaya karena harus mengalihkan suplai yang selama ini menggunakan fasilitas Terminal Merak,” ucap Alfian.

Selain itu, Alfian menjelaskan adanya kajian terhadap dampak penyetopan operasi OTM yang dilakukan lembaga independen. Sehingga Alfian berpatokan pada kajian itu.

“Ada kajian Surveyor Indonesia yang membuat simulasi apabila terminal itu berhenti beroperasi. Akan ada penambahan jumlah kapal sekitar lima unit,” ujar Alfian.

Alfian juga menyebut tambahan kebutuhan armada itu bakal menyebabkan beban biaya logistik yang diterima negara.

“Kalau dirupiahkan tentu akan signifikan (beban biaya). Dari kajian itu sekitar Rp 150 miliar per tahun, itu baru dari biaya kapal saja,” ujar Alfian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika