REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Malaysia membela keputusan untuk menaturalisasi tujuh pemain tim nasionalnya di tengah skandal yang mencuat setelah FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain terhadap mereka. Otoritas sepak bola dunia itu menemukan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses naturalisasi para pemain tersebut.

Dalam pernyataannya, Komite Disiplin FIFA menyebut telah menemukan bukti kuat bahwa otoritas Malaysia mungkin menggunakan dokumen palsu untuk membuktikan garis keturunan lokal tujuh pemain, yakni Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, dan Hector Hevel.

FIFA menyatakan berhasil memperoleh akta kelahiran asli yang berbeda secara signifikan dari dokumen yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Komite tersebut menilai hal itu menunjukkan kurangnya pengawasan dan kehati-hatian dari pihak FAM maupun para pemain. FAM telah memastikan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kasus ini menimbulkan reaksi keras di dalam negeri. Para penggemar dan sejumlah anggota parlemen menyerukan agar pemerintah bertindak tegas terhadap FAM serta dua lembaga negara terkait, yakni Departemen Registrasi Nasional dan Kementerian Dalam Negeri. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan memberi status kewarganegaraan.

Skandal ini juga berpotensi mengganggu persiapan Malaysia menuju Piala Asia 2027. Sebelumnya, tim Harimau Malaya mencatat kemenangan penting atas Nepal dan Vietnam pada babak kualifikasi. Malaysia dijadwalkan menghadapi Laos pada Kamis (9/10/2025) malam.

Di hadapan parlemen, Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahwa proses naturalisasi telah dilakukan sesuai konstitusi.

“Akta kelahiran tidak diwajibkan untuk naturalisasi berdasarkan konstitusi Malaysia, dan para pemain telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan,” kata Saifuddin, Kamis.

Ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus, pihaknya menggunakan kebijaksanaan menteri untuk melonggarkan syarat tertentu. Termasuk ketentuan masa tinggal minimal bagi pemohon kewarganegaraan.

Namun, Saifuddin tidak menjawab secara langsung tuduhan bahwa para pejabat gagal memverifikasi keaslian dokumen yang diserahkan ke FAM. Ia menegaskan persoalan kelayakan pemain merupakan urusan antara FIFA dan federasi sepak bola nasional.

Sementara itu, FIFA menegaskan sikap keras terhadap segala bentuk manipulasi administratif. Federasi internasional itu menyatakan bahwa pengajuan dokumen palsu untuk tujuan kelayakan merupakan bentuk kecurangan yang tidak bisa ditoleransi.

“Perilaku seperti itu mengikis kepercayaan terhadap keadilan kompetisi dan membahayakan esensi sepak bola sebagai aktivitas yang didasarkan pada kejujuran dan transparansi,” kata FIFA dalam pernyataannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika