REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa hasil musyawarah nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan disahkan hanyalah kubu yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai tersebut. Diketahui, PPP diambang dualisme kepemimpinan usai Muktamar PPP pada akhir pekan lalu.

"Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," kata Supratman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Menurut dia, Kementerian Hukum pasti bakal mengecek pelaksanaan munas partai tersebut untuk yang kemudian menimbulkan dualisme. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah berharap agar urusan internal partai tersebut diselesaikan secara baik-baik.

Dia pun belum mengecek lebih lanjut terkait pendaftaran PPP hasil munas terbaru itu. Sejauh ini, dia memastikan belum menandatangani keputusan apapun soal PPP.

"Laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada ya tapi saya tidak tahu (kubu) yang mana," kata dia.

Di sisi lain, menurut dia, pemerintah pun tidak akan mencampuri urusan partai, termasuk adanya aksi kericuhan dalam munas PPP tersebut. "Pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu (ricuh), masa pemerintah ikut campur. Kita pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik," kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengklaim telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 pada Muktamar Ke-10 PPP. Namun di sisi lain, Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Rommy  pun mengklaim bahwa Mardiono bukan merupakan ketua umum terpilih. Muktamar partai berlogo gambar Ka'bah itu pun diwarnai dengan kericuhan antar para kadernya hingga adanya aksi saling lempar kursi serta adu jotos.

Ikuti Whatsapp Channel Republika