REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sejatinya tidak pernah menyampaikan akan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait demonstrasi yang berujung rusuh pada akhir Agustus 2025. Wacana pembentukan TGPF itu semula berasal setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana pada 11 September 2025.

"Di situ disampaikan bahwa Bapak Presiden telah setuju membentuk tim gabungan pencari fakta atau tim investigasi. Yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Yang beliau sampaikan bahwa proses investigasi terhadap kejadian beberapa waktu yang lalu sudah berjalan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Prabowo dalam pertemuan dengan tokoh GNB, kata Prasetyo, telah menjelaskan, proses investigasi terhadap aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu, telah berjalan. Oleh karena itu, Istana pun menekankan, Presiden Prabowo tidak pernah menyampaikan rencana pembentukan tim gabungan pencari fakta.

"Dalam kesempatan ini perlu kami luruskan bahwa Bapak Presiden tidak pernah menyampaikan ingin membentuk atau menyetujui pembentukan tim investigasi tersebut," kata Prasetyo.

Dia mengakui, RI 1 juga menghormati inisiatif dari enam lembaga negara (LN) HAM yang telah membentuk tim penyelidik nonyudisial independen terkait demo tersebut. Prasetyo meminta untuk membiarkan penyelidikan itu berjalan dan pemerintah siap membantu mencari jalan keluar jika terdapat kendala.

"Biarkan prosesnya berjalan dan kalau kemudian dalam prosesnya itu terdapat kendala, ya kita akan coba membantu untuk mencari jalan keluarnya," kata Prasetyo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika