REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Survei nasional Polling Institute mengungkap bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya dengan isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski isu ini cukup banyak diketahui publik, tingkat kepercayaannya sangat rendah.

Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim, menjelaskan bahwa sekitar 73,3 persen responden mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi, sementara 26,7 persen tidak mengetahui sama sekali. 

“Artinya, isu ini memang cukup massif terdengar di ruang publik, namun pemaknaannya beragam di tengah masyarakat,” kata Kennedy, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8).

Dari kelompok yang mengetahui isu tersebut, mayoritas justru menyatakan tidak mempercayainya. Survei mencatat 41,5 persen responden tidak percaya sama sekali, dan 25,6 persen kurang percaya. Sebaliknya, hanya 11,8 persen yang percaya dan 1,9 persen yang sangat percaya terhadap tuduhan tersebut. Sementara itu, 19,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Jika dilihat lebih spesifik pada kelompok responden yang tahu isu ini, angkanya serupa. Sebanyak 43,2 persen menyatakan tidak percaya sama sekali, 27,7 persen kurang percaya, sementara yang percaya hanya 13,7 persen, dan 1,9 persen sangat percaya. Sisanya, 13,4 persen tidak menjawab.

Menurut Kennedy, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun isu ijazah palsu Jokowi kerap diangkat dalam dinamika politik, publik secara umum menolak kebenarannya. 

“Survei ini menegaskan bahwa hoaks politik, terutama yang menyerang legitimasi pendidikan mantan presiden, tidak sepenuhnya berhasil mempengaruhi opini publik. Mayoritas masyarakat lebih rasional dalam menilai isu sensitif ini,” jelas Kennedy.

Survei Polling dilakukan dalam rentang 4-7 Agustus 2025, menempatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika