REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Seorang pejabat senior PBB memperingatkan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) bahwa rencana Israel untuk merebut Kota Gaza berisiko menimbulkan bencana baru di Jalur Gaza dengan konsekuensi yang luas. Sementara dalam sidang darurat kemarin negara-negara anggota DK PBB terkecuali Amerika Serikat mengutuk keras rencana pencaplokan Kota Gaza oleh Israel.
“Pencaplokan ini kemungkinan akan memicu bencana lain di Gaza, yang berdampak di seluruh wilayah dan menyebabkan pengungsian paksa, pembunuhan dan kehancuran, sehingga menambah penderitaan yang tak tertahankan bagi masyarakat,” kata Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah dan Amerika Miroslav Jenca pada pertemuan darurat DK PBB, Ahad.
Saat ini ada sekitar 800.000 orang di Kota Gaza, banyak dari mereka sudah menjadi pengungsi sebelumnya. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada DK PBB bahwa Israel bertujuan untuk “menghancurkan rakyat Palestina melalui pemindahan paksa dan pembantaian untuk memfasilitasi pencaplokan tanah kami”.
“Apa yang akan memaksa Israel untuk mengubah arah adalah kemampuan kita untuk mengubah kecaman yang dibenarkan menjadi tindakan yang adil… Sejarah akan menghakimi kita semua,” katanya.
Kekuatan asing, termasuk beberapa sekutu Israel, mengecam rencana Israel. Inggris, sekutu dekat Israel yang tetap mendorong diadakannya pertemuan darurat di DK PBB mengenai krisis ini.
Inggris, Denmark, Perancis, Yunani dan Slovenia mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta Israel untuk segera membatalkan keputusan ini dengan mengatakan bahwa hal tersebut melanggar hukum internasional. Dalam pernyataan terpisah, menteri luar negeri Spanyol, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal dan Slovenia memperingatkan bahwa pencaplokan Kita Gaza akan menjadi “hambatan besar dalam menerapkan solusi dua negara, satu-satunya jalan menuju perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi”.
James Kariuki, wakil tetap Inggris untuk PBB menyebut keputusan Israel untuk merebut Kota Gaza salah dan mendesak Israel segera mempertimbangkan kembali hal itu.
"Memperluas operasi militer tidak akan mengakhiri konflik ini. Ini tidak akan menjamin pembebasan para sandera. Itu hanya akan memperdalam penderitaan warga sipil Palestina di Gaza," kata Kariuki di hadapan sidang DK PBB.
"Ini bukan jalan menuju resolusi. Ini adalah jalan menuju lebih banyak pertumpahan darah," tambahnya, seraya mengatakan rencana itu akan membuat hampir 1 juta warga Palestina terpaksa mengungsi.
“Ketidakmanusiawian ini tidak dapat dibenarkan,” katanya tentang kelaparan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. "Akses bantuan parsial yang diberikan Israel pada akhir bulan Juli terbukti sangat tidak memadai. Kami memiliki pesan yang jelas untuk Israel: Segera dan secara permanen mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika