REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertanyakan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebelumnya yang dinilai tidak membangun ruang kelas atau sekolah baru pada 2020 silam. Ia pun menilai hal itu yang membuat rekrutmen siswa di sekolah negeri mengalami perlambatan karena ketersediaan sekolah yang sedikit.
"Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan," ucap Dedi Mulyadi sesuai menghadiri acara konvensi sains, teknologi dan industri di Sabuga ITB, Kamis (8/8/2025).
Ia menuturkan pemerintahan provinsi Jawa Barat sebelumnya tidak membangun ruang kelas atau sekolah baru. Dedi mengaku tidak terdapat sekolah baru yang dibangun pada tahun 2020 silam atau saat masa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi," ungkap dia.
Bahkan, Dedi menyebut pada tahun 2025 saat Wal menjabat di anggaran murni tidak terdapat pembangunan ruang kelas. Setelah menjabat, Dedi mengaku melakukan pergeseran anggaran untuk membuat sekolah dan ruang kelas baru serta akses jalan menuju sekolah.
Dedi mengatakan, pada anggaran perubahan terdapat Rp 2,6 triliun untuk pembangunan jalan. Serta Rp 600 miliar untuk penerangan jalan umum.
Ia pun mempertanyakan kenapa para pengamat ribut saat ini dan tidak saat anggaran APBD tidak terbuka kepada publik sebelum dirinya memimpin.
"Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika