REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dinilai sudah melakukan pelanggaran kewenangan serius terkait pemblokiran rekening menganggur atau dormant. Pakar hukum yang juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menilai PPATK sudah bisa digugat ke pengadilan. 

"Menurut saya, PPATK sudah melakukan pelangaran kewenangan yang serius, yang bisa digugat itu ke pengadilan karena memblokir rekening orang itu tidak boleh dengan ukuran yang sifatnya ukuran umum," kata Mahfud kepada Republika, Jumat (1/8/2025).

Mahfud menerankan yang dimaksud ukuran umum termasuk alasan rekening tidak bergerak atau tidak aktif selama tiga bulan, lalu dibekukan. "Nah itu jahat, jahat itu," ujarnya.

Padahal, menurut Mahfud, yang berwenang membekukan rekening itu hanya Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun PPATK, kata Mahfud, boleh membekukan rekening tetapi atas izin tiga institusi itu, dan itupun jika PPATK menemukan dugaan tindak pidana di dalam rekening itu.

"Lah ini pokoknya hanya setiap rekening yang tiga bulan nggak bergerak itu diblokir," kata Mahfud.

Ia pun mencontohkan bahwa dirinya punya banyak rekening di bank karena bekerja di berbagai tempat. Meski punya banyak rekening, nilai tabungannya kecil.

"Dulu saya bekerja sampai 18 universitas, setiap saya ngajar bukunya sendiri-sendiri, ketika jadi pejabat MK, rekening banknya harus sendiri. Jadi Menko Polhukam rekeningnya dua yang gajinya lewat (Bank) Mandiri yang remunerasinya lewat BNI. Kan banyak yang tidak aktif akhirnya. Nggak bergerak karena kita yaudahlah asal masuk saja kita dapat notifikasinya."

Ikuti Whatsapp Channel Republika