REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golongan Karya (Golkar) tak mempermasalahkan PDIP yang menempuh jalur sebagai partai penyeimbang. Lewat cara itu, PDIP tak menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sekjen Golkar, Sarmuji menghargai pilihan yang diambil PDIP. Sarmuji merasa apapun opsinya, hal itu sudah merupakan hak PDIP. "Kami menghormati sikap PDI perjuangan," kata Sarmuji kepada Republika, Senin (4/8/2025).
Sarmuji mengungkapkan, tak masalah kalau PDIP menjadi parpol penyeimbang. Menurut Sarmuji, pemilihan opsi itu tidak dapat disalahkan karena menjadi hak PDIP.
"Silakan saja PDIP memposisikan sebagai apa terhadap pemerintahan. Sama baiknya," ujar Sarmuji.
Selain itu, Sarmuji menilai, pilihan untuk menjadi pendukung atau oposisi pemerintah tak perlu dipaksakan kepada partai. Meski jadi partai penyeimbang, hingga saat ini tak ada kader atau individu representasi PDIP di Kabinet Prabowo.
"Nggak masalah juga kan," jawab Sarmuji saat ditanya sikap PDIP yang terkesan mengambang.
Sebelumnya, Ketum PDIP terpilih Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Megawati menempatkan partainya sebagai partai penyeimbang.
Hal itu dikatakan Megawati dalam pidatonya saat hari kedua kongres keenam PDIP di Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025). Megawati memilih tak beroposisi dengan pemerintah.
"PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," kata Megawati.
Megawati menyampaikan sikap itu sesuai dengan prinsip yang dipegang PDIP. Megawati berharap partai penyeimbang dapat memastikan pembangunan sesuai kepentingan rakyat.
"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ujar Megawati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika