REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya sejak 2008, Thailand dan Kamboja mulai terbuka saling berebut klaim kebenaran atas garis perbatasan kedua negara. Duta Besar Kamboja untuk PBB pada Juli 2008 bersuara tentang kasus 50 tentara Thailand bergerak ke area sekitar Pagoda Keo Sikhakirisvara, yang diklaimnya termasuk wilayah Kamboja. Lokasinya berada sekitar 300 meter dari Kuil Preah Vihear.

Pihak Thailand mengeklaim, demarkasi belum fiks untuk bagian luar area yang berdekatan dengan kuil tersebut. Pada 1962 lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan dengan suara sembilan banding tiga, bahwa Preah Vihear termasuk ke dalam wilayah Kamboja.

Pada Februari 2010, pemerintah Kamboja mengajukan surat keluhan resmi kepada Google Maps karena menggambarkan daerah aliran sungai alami sebagai perbatasan internasional, alih-alih garis yang ditunjukkan pada peta warisan kolonialisme Prancis tahun 1907 yang digunakan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962.

Pada Februari 2011, ketika para pejabat Thailand berada di Kamboja untuk merundingkan sengketa tersebut, pasukan Thailand dan Kamboja bentrok, yang mengakibatkan cedera dan kematian di kedua belah pihak.

Pada 28 Mei 2025, tentara Kamboja dan Thailand saling tembak di dekat Segitiga Zamrud, yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja. Kedua negara saling menuduh sebagai pemicu pertikaian tersebut.

Pada 19 Juni 2025, Kementerian Luar Negeri Thailand memanggil duta besar Kamboja untuk Thailand dan mengajukan protes resmi terkait rekaman yang bocor tersebut, dengan menyebut tindakan Kamboja sebagai "pelanggaran etiket diplomatik, pelanggaran kepercayaan yang serius, dan merusak hubungan antara dua negara tetangga."

Beberapa hari lalu, tepatnya pada 23 Juli 2025, seorang tentara Thailand menginjak ranjau darat di distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani, yang mengakibatkan ia kehilangan satu kaki. Keesokan harinya, konflik bersenjata langsung pecah antara kedua negara, dengan Kamboja dan Thailand mengeklaim telah bertindak untuk membela diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika