Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menekankan pentingnya kesepakatan rencana aksi nyata dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan labuh jangkar.
Nyanyang menjelaskan Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Terminal Sekupang.
“Keberadaan titik-titik labuh jangkar ini merupakan potensi besar, sebagiannya telah dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan sebagian lagi oleh pemerintah provinsi melalui BUMD Kepri. Sudah saatnya potensi ini dioptimalkan secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah,” kata Nyanyang saat memimpin rapat koordinasi labuh jangkar Batam, Kamis.
Rapat ini melibatkan sejumlah instansi strategis, antara lain KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pengkoarmada RI, Kejaksaan Tinggi Kepri, Lantamal IV, Distrik Navigasi, perwakilan BP Batam, BUP PT Pelabuhan Kepri (Perseroda), dan Kadin Batam.
Wagub menyampaikan bahwa pengelolaan sektor labuh jangkar tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk mempercepat akselerasi potensi investasi kemaritiman.
"Melalui rapat ini, kita perlu menyepakati rencana aksi nyata. Mulai dari penguatan koordinasi antara BUP PT Pelabuhan Kepri dan BP Batam, hingga kolaborasi menyeluruh antar stakeholder maritim, termasuk unsur Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority (CIQP),” jelasnya.
Selain itu, Wagub Nyanyang juga menegaskan pentingnya dukungan hukum dan kelembagaan, termasuk pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Kepri melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta penunjukan person in charge (PIC) dari setiap instansi terkait guna memperlancar komunikasi dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan.
Kemudian tak kalah penting, lanjutnya, perlunya perumusan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, serta menyepakati mekanisme kerja sama antar pihak.
"Semua langkah ini penting agar potensi penerimaan labuh jangkar benar-benar dapat direalisasikan,” kata Nyanyang.
Sementara itu, Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio menyampaikan optimalisasi sektor labuh jangkar harus berjalan paralel dengan pengembangan sektor maritim lainnya.
Ia menekankan perlunya mempercepat pemanfaatan potensi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan.
“Kepri harus melihat pengelolaan laut dan kawasan perairannya sebagai kekuatan ekonomi utama. Kita butuh akselerasi lintas sektor yang nyata,” ujar Marsetio.
Ia berharap rapat koordinasi ini menjadi tonggak awal penguatan kelembagaan dan konsolidasi peran untuk menjadikan Kepri sebagai pusat kemaritiman nasional yang produktif dan berdaya saing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika