REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Vietnam telah mengakhiri kebijakan dua anak, yang bertujuan untuk memenuhi tantangan populasi. Negara Asia Tenggara itu diketahui telah mengalami penurunan angka kelahiran.
Anggota parlemen Komite Tetap Majelis Nasional menyetujui perubahan undang-undang kependudukan pada Selasa (3/6/2025), menurut laporan harian Hanoi Times.
"Undang-undang yang diperbarui tersebut memberdayakan pasangan secara bebas memutuskan waktu, jumlah, dan jarak kelahiran anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan usia, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kapasitas mereka untuk membesarkan anak-anak --- semuanya berdasarkan prinsip kesetaraan," kata Menteri Kesehatan Vietnam Dao Hong Lan
Menteri itu mengatakan bahwa reformasi tersebut bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar dalam angka kelahiran di seluruh wilayah dan kelompok sosial.
"Dan untuk mencegah penurunan populasi di bawah tingkat penggantian, sebuah tren yang mengancam pembangunan ekonomi dan sosial Vietnam yang berkelanjutan, serta keamanan dan pertahanan nasionalnya dalam jangka panjang," kata menteri tersebut.
Negara Asia Tenggara tersebut, yang berpenduduk lebih dari 100 juta orang, telah membatasi pasangan untuk hanya memiliki satu atau dua anak. Para anggota parlemen bertemu pada Selasa (3/6/2025) untuk sesi ke-46 Komite Tetap ketika mereka menyetujui amandemen terhadap Pasal 10 Ordonansi Kependudukan yang pertama kali dikeluarkan pada 2003 dan direvisi pada 2008.
Angka kelahiran telah menurun tajam, dari 1,96 pada 2023 menjadi 1,91 pada 2024 -- tingkat terendah dalam sejarah negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika