REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi penyumbang angka kemiskinan secara nasional bersama Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Kondisi itu mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.

Ono mengungkapkan, sampai saat ini ia masih menunggu langkah yang dilakukan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM), terkait program pengentasan kemiskinan. Ia menilai, sejak dilantik sebagai gubernur beberapa bulan yang lalu, Dedi belum menunjukkan langkah nyata pengurangan angka kemiskinan.

“Kita belum menemukan konsep beliau secara langsung, yang disampaikan melalui media sosialnya, bagaimana mengurangi angka kemiskinan di Jabar,” kata Ono kepada Republika, usai memberikan bantuan kepada keluarga korban longsor Gunung Kuda, di Desa Srengseng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Rabu (4/6/2025).

Ono menilai, setelah dilantik sebagai gubernur Jabar, Dedi masih berkonsentrasi pada kegiatan pembongkaran bangli-bangli (bangunan liar). Selain itu, Dedi juga masih mengurusi terkait pendidikan dan beberapa hal lainnya.

“Tapi belum menyentuh angka kemiskinan di Jabar yang cukup besar,” tukas Ono.

Ono menambahkan, banyak para ahli yang menyampaikan, bahkan tindakan Dedi yang membongkar bangli-bangli di sejumlah daerah cenderung malah menimbulkan pengangguran baru. Hal itu akhirnya dikhawatirkan memunculkan angka kemiskinan yang baru.

“Bangli-bangli juga kita soroti betul. Kalau dibongkar, okelah. Tapi solusi ekonominya seperti apa,” ucapnya.

Ono menambahkan, solusi untuk mencegah kemiskinan juga harus segera diberikan terkait penutupan aktivitas tambang. Pasalnya, ekonomi di sejumlah desa selama ini sangat tergantung pada tambang-tambang tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika