REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan alasan belum diterapkannya jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta. Menurut dia, hingga saat ini sistem pendukung untuk penerapan jalan berbayar masih belum siap.

Pramono mengatakan, penerapan jalan berbayar di Jakarta telah direncanakan sejak Fauzi Bowo menjabat sebagai gubernur Jakarta. Namun, hingga saat ini sistem jalan berbayar itu masih belum bisa diterapkan.

"Jadi semangat untuk ERP ini sudah ada sejak zaman Bang Fok, Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot, Mas Anies, Pj, dan sebagainya, tetapi kenapa sampai hari ini belum bisa diterapkan? Memang supporting sistemnya belum selesai," kata dia, Senin (26/5/2025).

Menurut dia, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan mulai menyelesaikan sistem pendukung untuk penerapan jalan berbayar. Salah satunya adalah dengan memperluas jaringan Transjabodetabek.

"Untuk Transjabodetabek, tiga rute baru sudah diresmikan. Akan ada kurang lebih empat rute lainnya," kata dia.

Selain itu, Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta juga tengah melakukan kajian untuk membuka rute baru Transjabodetabek, di luar yang telah direncanakan. Setelah itu, baru Pemprov Jakarta akan lebih siap untuk menerapkan sistem jalan berbayar.

"Setelah semuanya selesai, kemudian pemerintah Jakarta bisa melakukan subsidi untuk itu. Maka baru kemudian kapan diterapkannya, nanti setelah itu," kata dia.

Meski begitu, Pramono menilai, Pemprov Jakarta belum tentu juga akan menerapkan sistem jalan berbayar. Menurut dia, pihaknya masih melakukan kajian untuk menerapkan sistem tersebut.

"Nanti setelah itu, kalau semuanya berjalan lancar ya, jadi belum tentu bahwa ERP itu pasti akan dijalankan. Nanti jangan nanti saya di-framing lagi bahwa Jakarta akan melakukan menetapkan ERP. Ini masih disampaikan dikaji secara mendalam," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika