REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan, pemasangan stair lift atau eskalator nonpermanen di Candi Borobudur, Magelang, ditempuh pemerintah berdasarkan permintaan dari Pemerintah Prancis. Hal itu dalam rangka kunjungan resmi Presiden Emmanuel Macron ke candi terbesar di Indonesia tersebut.
Hasan mengatakan, fasilitas yang disiapkan pemerintah merupakan sarana bantu sementara guna mendukung kelancaran kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke situs warisan dunia tersebut. Selain itu, Macron juga diagendakan berkunjung ke Akademi Militer (Akmil) Magelang.
"Pemerintah kita, tanggal 28 atau 29 bulan ini akan menerima kunjungan kenegaraan dari negara yang sangat penting. Negara Perancis. Ini tentu sangat penting bagi Indonesia," kata Hasan di kantor PCO, Gambir Jakarta Pusat, Senin (26/5/2026).
Menurut Hasan, kunjungan Presiden Macron akan didampingi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bagian dari agenda kunjungan kenegaraan, kata Hasan, pemerintah ingin memastikan tamu negara dapat mengakses dan menikmati keindahan serta kemegahan Candi Borobudur secara optimal, meskipun dengan waktu yang terbatas.
“Candi Borobudur itu kira-kira setinggi gedung 12 lantai. Jadi, Presiden Perancis tentu dalam kunjungan kenegaraan waktunya terbatas," ujar Hasan.
Karerna itu, pemerintah menyiapkan dua fasilitas pendukung, yakni ramp atau jalur landai hingga level keempat, serta stair lift, semacam kursi bantu naik yang dipasang di sisi tangga, untuk menjangkau level atas hingga lantai ketujuh atau kedelapan.
Hasan menyatakan, seluruh pemasangan dilakukan dengan prinsip konservasi yang ketat. "Itu semua dibangun dengan pengawasan dari Kementerian Kebudayaan dan tidak ada paku, tidak ada bor. Jadi hanya ditaruh. Didudukkan, ditaruh saja. Jadi nanti ketika misalnya itu selesai, itu bisa dibongkar dengan mudah," jelas Hasan.
Dia juga menegaskan, semua proses dilakukan di bawah pengawasan otoritas berwenang guna memastikan pelestarian warisan budaya tetap terjaga. Penjelasan itu disampaikan Hasan untuk meredam kekhawatiran publik atas spekulasi yang berkembang di media sosial terkait potensi kerusakan cagar budaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika