REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersinergi dengan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) turut membantu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Salah satu strategi efektif untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menjalin sinergi menerapkan Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam setiap kegiatan
Enam SPM itu meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas), dan bidang sosial.
Hal itu disampaikan Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel, H Faried Fakhmansyah melalui Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bambang Dedi Mulyadi pada Apel Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 di halaman kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru Sabtu (26/4/2025).
Bambang mengungkapkan, BPBD Kalsel bersyukur dipercaya menjadi salah satu SKPD pemangku Enam SPM Dasar di Bidang keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ini karena sangat membantu pihaknya memperluas jangkauan dedikasi tugas dan kerja sama.
"Kolaborasi dengan berbagai pihak juga sangat selaras dengan makna Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025, di mana HKB menekankan pentingnya aksi bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana," terang Bambang.
Peringatan HKB juga bertujuan meningkatkan kesadaran dan kesiapan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah masing-masing, termasuk Kalsel.
Peraih Anugerah ASN Award Kalsel 2024 ini juga menyampaikan pesan dan arahan penting dari Ketua Tim Pembina Posyandu Hj Fathul Jannah Muhidin, saat rapat koordinasi terkait program masing masing bidang, Jumat (25/4/2025).
Istri Gubtnur Kalsel H Muhidin ini menaruh harapan besar agar SKPD Pamangku 6 SPM Pelayanan Posyandu, termasuk BPBD Kalsel berperan akrif membantu masyarakat sesuai tanggung jawab dan peran tugas.
Pasalnya, tugas utama BPBD Kalsel harus aktif memberikan edukasi mitigasi dan simulasi kesiapsigaan bencana di masyarakat, dengan cara bekerja sama dengan semua stakeholder dan seluruh kabupaten/ kota.
Dalam apel serta simulasi alat kedaruratan bencana , Bambang juga menekankan pentingnya aksi dini menghadapi dampak perubahan musim hujan menuju kemarau .
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel ini mengingatkan, pentingnya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi dampak peralihan musim seperti sekarang.
Menurut Bambang, sesuai rilis BMKG RI terbaru awal musim kemarau tahun 2025 telah mulai terjadi sejak April dan akan berlangsung secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
Kendati demikian, musim kemarau tahun 2025 diprediksi akan berlangsung lebih singkat dari biasanya di sebagian besar wilayah Indonesia
“Awal musim kemarau di Indonesia diprediksi tidak terjadi secara serempak. Pada April 2025, sebanyak 115 Zona Musim (ZOM) akan memasuki musim kemarau. Jumlah ini akan meningkat pada Mei dan Juni, seiring meluasnya wilayah yang terdampak, termasuk sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua,” jelas Bambang mengutip rilis BMKG RI.
Bambang mengatakan, puncak musim kemarau terjadi pada Juni hingga Agustus 2025, dengan wilayah-wilayah seperti Jawa bagian tengah hingga timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku diperkirakan mengalami puncak kekeringan pada Agustus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika