REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (pemda), terutama dalam kesiapan lahan dan pengelolaan sampah.

Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan.

“Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola, tapi tanpa kesiapan lahan dari pemda, proyek ini tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km.

Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km. Menurut Dody, banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum bertanggul, menunjukkan bahwa percepatan proyek ini sangat diperlukan.

Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius Menteri PU. Ia mengingatkan bahwa meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah maka sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.

Dody pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Jika Pemda tidak bergerak cepat, ia mengaku siap turun tangan langsung. "Saya akan maksimalkan peran aktif pemda, khususnya dalam kesiapan lahan. Kalau ini nggak bergerak, ya saya yang turun tangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika