REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurut Hasan, anggaran diblokir itu merupakan hal biasa.

"Blokir itu kan bukan karena anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," kata Hasan kepada wartawan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Hasan pun menegaskan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Infratruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memastikan anggaran untuk pembangunan IKN dalam jangka lima tahun ke depan sudah disiapkan.

"Yang jelas komitmen presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan Menko Infrastruktur kan selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima thaun ke depan," kata Hasan.

Menurut dia, Otorita IKN saat ini fokus terhadap penyelesaian pembangunan kawasan inti IKN. "Kan target pemerintah itu menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, bangun yudikatif dan legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," ucap Hasan.

Dia pun memastikan, pemerintahan Prabowo bakal meneruskan pembangunan IKN. Hal itu ditandai dengan rapat pembahasan progres IKN yang diikuti Presiden Prabowo, Menko AHY, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan Menteri PU Dody di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

"Masih jalan kan, itu kan Rp 48 triliun dalam lima tahun kan nggak kecil. Kan IKN jalan terus itu, komitmennya kan ada kan. Baru beberapa hari lalu kok, teman teman juga meliput kan. Ada Menko Infra, Menteri PU, Kepala Otorita," kata Hasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika