REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya menyampaikan, pentingnya data terintegrasi. Sebab, data itu menjadi dasar seluruh kebijakan pemerintah, termasuk di bidang pengentasan kemiskinan. Dia menekankan, tidak ada kebijakan yang dapat berjalan efektif tanpa dukungan data yang akurat.
"Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data," kata Teddy saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025). Rakornas tersebut diikuti lebih 1.400 kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas sosial (dinsos) seluruh Indonesia.
Teddy menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatukan seluruh data dari berbagai kementerian/ lembaga ke dalam satu DTSEN. "Data itu dikumpulkan menjadi satu di BPS dan pertama kali dalam sejarah, seluruh data dikumpulkan menjadi satu dan jadi acuan bersama dan referensi bersama," ujar Teddy.
Dia meyakini, DTSEN kini menjadi basis utama kementerian dan lembaga dalam menyalurkan bantuan maupun menjalankan kebijakan strategis sesuai arahan Presiden. "Data itulah yang digunakan pemerintah dan masing-masing kementerian untuk menyalurkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden," ujar Teddy.
Dia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas dukungan pada program Presiden Prabowo. Teddy sempat mengajak beberapa peserta untuk naik ke panggung guna berdialog dan mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapi di daerah. "Jadi, terima kasih banyak kepada seluruh kepala BPS dan kepala dinsos di seluruh Indonesia," ujar Teddy.
Sementera itu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencermati masukan dari Presiden Prabowo yang disampaikan Teddy. Dia meyakini, masukan itu bermanfaat dalam penyusunan rencana kerja.
"Pak Teddy, saya terus terang bahagia, bersyukur ternyata kehadiran bapak, benar-benar mempertajam pertemuan kita hari ini. Jadi mempertajam apa yang sudah kita rencanakan dan lebih mengetahui detail. Bapak undang beberapa mewakili daerah (ke panggung) sehingga kita bisa menindaklanjuti lebih konkret," kata Gus Ipul.
Dia menjelaskan, transformasi data dilakukan melalui DTSEN sebagai basis data mutakhir yang menjadi fondasi sistem perlindungan sosial. DTSEN menggabungkan Regsosek, DTKS, dan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang seluruhnya dipadankan dengan data kependudukan demi memastikan validitas dan ketepatan sasaran. "Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN ditetapkan sebagai rujukan utama perencanaan, kebijakan, dan evaluasi pembangunan nasional," ujar Gus Ipul.
Hingga Oktober 2025, lebih 10 juta keluarga telah diverifikasi melalui groundcheck oleh pendamping sosial untuk memperbaiki inclusion dan exclusion error. Verifikasi lapangan mencakup variabel individu yakni identitas, pendidikan, pekerjaan, disabilitas serta variabel keluarga seperti kondisi tempat tinggal, akses air dan listrik, dan kepemilikan aset. Partisipasi masyarakat juga meningkat melalui Aplikasi Cek Bansos, dengan 627 ribu usulan dan 36 ribu sanggahan yang diajukan secara mandiri.
"Ketepatan data terus diperkuat melalui musyawarah desa dan kelurahan, dengan lebih dari 1 juta pembaruan data disahkan kepala daerah," ujar Gus Ipul. Rizky
Ikuti Whatsapp Channel Republika