REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan gagasan kontroversial terkait masa depan warga Palestina di Jalur Gaza. Pada Sabtu (26/1/2025), Trump mengusulkan 'membersihkan' Gaza, dan menginginkan Mesir dan Yordania menerima warga Palestina demi mewujudkan perdamaian Timur Tengah.
Trump menggambarkan Gaza saat ini seperti wilayah penghancuran pascaperang Israel-Hamas. "Anda berbicara tentang mungkin 1,5 juta manusia, dan kita bersihkan saja seluruhnya. Anda tahu, selama beberapa dekade terjadi banyak konflik di sana (Gaza). Dan saya tidak tahu, sesuatu harus terjadi."
Gagasan Trump itu sontak menuai penolakan dari kalangan dunia internasional. Termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada Senin (27/1/2025) mengeluarkan pernyataan resmi menolak usulan Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza.
“Kami menentang setiap rencana yang akan menyebabkan pemindahan paksa penduduk atau mengarah pada pembersihan etnis dalam bentuk apa pun,” ujar juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.
Dujarric mengingatkan bahwa Mesir, Yordania, dan Liga Arab juga telah menolak usulan Trump tersebut. Pada Senin, Parlemen Mesir kembali menegaskan penolakannya terhadap segala rencana yang bertujuan untuk merelokasi rakyat Palestina dari tanah mereka.
Parlemen Mesir juga memperingatkan bahwa tindakan semacam itu menimbulkan "ancaman serius" bagi keamanan dan stabilitas kawasan.
"Kita tidak bisa mengabaikan bahaya besar yang ditimbulkan oleh usul-usul yang beredar terkait relokasi rakyat Palestina dari tanah mereka," kata Ketua Parlemen Mesir Hanafi Gebali dalam sebuah sesi parlemen.
"Ide-ide semacam itu sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa masalah Palestina bukan sekadar persoalan penduduk atau sengketa geografis, tetapi perjuangan sebuah bangsa untuk mendapatkan hak-hak sah dan historis mereka."
"Semua pihak harus menyadari bahwa rakyat Palestina bukan sekadar kelompok yang mencari tempat perlindungan. Mereka adalah bangsa dengan sejarah yang kaya, tanah yang suci, dan hak-hak yang tak dapat dihapus oleh waktu," kata Gebali, menambahkan.
Ketua Parlemen Mesir memperingatkan bahwa setiap usulan yang mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina "menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas kawasan."
"Satu-satunya solusi untuk mewujudkan perdamaian abadi adalah dengan menerapkan solusi dua negara yang menjamin rakyat Palestina dapat mendirikan negara merdeka mereka sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambil juga memastikan keamanan dan stabilitas seluruh kawasan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika