REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo meminta pimpinan polri segera menindak tegas polisi yang terlibat kasus dugaan pemerasan warga Malaysia di konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Rudianto juga mendesak atasan 18 polisi yang lebih dulu diamankan untuk diperiksa.
"Itu mencoreng nama Polri kita di Internasional, jadi karena ini yang diperas warga negara asing katakanlah tamu pariwisata yang datang berkunjung ke Indonesia diperas atau pungli di situ," kata Rudianto saat dihubungi Republika, Kamis (26/12/2024).
Pihaknya juga mendorong agar polisi yang terlibat kasus tersebut untuk diadili seberat beratnya. Termasuk pelaku harus dibawa ke peradilan pidana korupsi.
"Oleh karena itu kita, mendorong supaya pelaku yang terlibat bisa disanksi yang seberat beratnya karena itu mencederai mencoreng institusi Polri lah karena itu harus disanksi seberat beratnya lah. Bukan hanya itu perlu dibawa ke peradilan tindak pidana korupsi karena itu kan pungli ya pemerasan ya kira kira begitu," katanya.
Pihaknya menduga ada atasan yang terlibat selain 18 polisi di kasus tersebut. Menurutnya pimpinan Polri harus menindak tegas dengan memberikan disanksi dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
"Siapapun yang terlibat di situ tidak mungkin anak buah berani tanpa perintah atasan, jadi atasan di atasnya juga harus diperiksa karena kita tidak mau institusi polri kita rusak citranya gara gara perilaku oknum ini," katanya.
"Makanya Langkah yang harus diambil langkah tegas oleh pimpinan polri. Langkah tegasnya gimana? Pemberhentian PTDH dan dibawa ke peradilan pidana untuk mempertanggung perbuatannya," katanya menambahkan.
Pihaknya tak ingin kasus tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada polisi turun. Menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi pembelajaran agar polisi tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk nama baik korps Bhayangkara.
"Iya, kan ada di situ tipikornya pungli kekerasan itu bisa dipake supaya itu hsia menjadi pembelajaran bagi polisi lainnya, supaya tidak bermain main korps Bhayangkara-nya dan jangan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan," katanya.
"Karena itu akan merusak citra, ketika rusak (citranya) kepercayaan polisi turun, masyarakat tidak akan percaya, kan kita tidak mau masyarakat seperti itu?," katanya menambahkan.
Di sisi lain, pihaknya mengatakan tindakan tersebut berkebalikan dengan apa yang selama ini tengah diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa nama baik citra Indonesia di mancanegara.
"Iya, kan sayang juga kalau alat negara kita citranya rusak di luar negeri, (sedangkan) kepala negaranya ke luar negeri sibuk memperbaiki citra Republik di satu sisi alat negara malah merusak citra Republik," katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika