REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mendukung penuh langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang bakal memberikan sanksi denda kepada importir pakaian bekas (thrifting). Pasalnya, praktik itu dinilai merugikan negara dan pelaku UMKM lokal.

Pramono mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengatasi maraknya penjualan pakaian bekas. Bahkan, pihaknya akan memfasilitasi Kemenkeu apabila hendak melakukan penertiban penjualan pakaian thrifting di pasar-pasar wilayah Jakarta.

"Memang saya tidak mau para pedagang itu hanya menjadi reseller dari hasil thrifting tersebut," kata Pramono saat ditemui di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

Dia menilai, tidak ada pedagang yang diuntungkan dari praktik penjualan pakaian thrifting. Karena itu, pihaknya bakal mendukung penuh jika Kemenkeu akan melakukan operasi penertiban penjualan pakaian thrifting.

Alih-alih menjual pakaian bekas, Pramono lebih ingin para pedagang di Jakarta menjajakan produk dalam negeri. Untuk itu, ia juga bakal mengupayakan untuk memberikan pendampingan dari dinas terkait kepada para pedagang tersebut.

"Karena thrifting inilah yang merugikan, salah satu yang dirugikan adalah grosir di Pasar Tanah Abang, Senen, dan sebagainya," ujar Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika