REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat terdapat Rp 233,96 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Dari total angka itu, dana tertinggi yang masih mengendap di bank adalan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu Rp 14,6 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak menyangkal pernyataan Menkeu terkait adanya dana milik pemerintah daerah yang mengendap di bank, terutama milik Pemprov Jakarta. Dia mengakui masih ada dana sebesar Rp 14,6 triliun yang mengendap di Bank Jakarta.

"Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen. Bukan 100 persen lagi, 1.000 persen," kata Pramono di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dia menjelaskan, dana itu sengaja disimpan terlebih dahulu di bank lantaran pola belanja menggunakan APBD di Jakarta biasanya akan melonjak pada akhir tahun. Mantan sekretaris kabinet (seskab) itu mencontohkan, pada 2023 pembayaran yang harus dilakukan pada akhir mencapai Rp 16 triliun.

Sementara pada 2024, pembayaran yang harus dilakukan pada akhir tahun mencapai Rp 18 triliun. Karena itu, Pemprov DKI menyiapkan dana untuk menutupi belanja yang biasanya dibayar pada akhir tahun. Namun, Pramono memastikan, dana itu akan digunakan oleh Pemprov Jakarta.

"Bahkan Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, 'Tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer.' Jadi kami bukan apa, mengatakan enggak, tapi memang betul, 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini," kata Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika