REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir rob yang merendam sejumlah wilayah di Jakarta dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian lantaran ketinggian air mencapai 100 sentimeter. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta mengungkapkan, salah satu penyebab banjir rob masih terjadi adalah belum rampungnya pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA Provinsi Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, dari total target 39 kilometer tanggul pantai, baru sekitar 22,9 km tanggul pantai yang dibangun di pesisir utara Jakarta. Sepanjang 14,7 kilometer dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan 8,2 kilometer dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Artinya, masih ada sekitar 16,1 kilometer tanggul pantai yang harus dibangun, di mana sepanjang 12,8 kilometer merupakan kewenangan Pemprov Jakarta.
"Yang sekarang untuk pembangunan sekitar 12,8 kilometer, ini sekarang kan sedang berjalan on progress 4 km. Ini sudah mulai," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Ika menyebutkan, progres pembangunan 4 km tanggul pantai yang saat ini dilakukan sudah mencapai 90 persen. Namun, pembangunan itu terhambat karena terjadi banjir rob.
Kendati demikian, ia menargetkan, pembangunan 4 kilometer tanggul pantai yang sedang berjalan saat ini bisa selesai di triwulan pertama 2025. "Paling tidak kami upayakan Februari atau Maret sudah selesai," kata dia.
Setelah pembangunan 4 km tanggul pantai itu selesai, Pemprov Jakarta masih memiliki tugas untuk membangun sekitar 8,8 kilometer. Ditargetkan, pembangunan sepanjang 8,8 kilometer itu dapat rampung pada 2030, sesuai dengan perjanjian Pemprov Jakarta dengan Kementerian PU.
Ika mengakui, terdapat kemunduran target pembangunan NCICD. Pasalnya, sebelumnya pembangunan NCICD ditarget dapat rampung pada 2028.
Menurut dia, terdapat dua masalah yang menyebabkan target pembangunan NCICD molor. Pertama adalah terkait pengadaan barang dan jasa. Kedua, pihaknya harus berkoordinasi dengan nelayan yang ada di pesisir pantai.
"Jadi kami harap pembangunan infrastruktur itu tetap mengakomodir kaitannya dengan kebutuhan para nelayan di pesisir pantai, sehingga koordinasi baik itu kami dari Dinas SDA dan Kementerian PU terhadap teman-teman nelayan," kata dia.
Menurut dia, akibat hal itu, pemerintah harus memfasilitasi masukan nelayan dalam membuat desain tanggul. Dengan begitu, nelayan tetap bisa beraktivitas meski dibangun tanggul pantai.
Ika mencontohkan, salah satu yang harus dikoordinasikan adalah terkait tempat tambatan kapal nelayan di tanggul pantai. Selain itu, pihaknya juga harus membuat jalur untuk nelayan di tanggul pantai. Dengan begitu, kebutuhan nelayan tetap bisa terakomodasi di tanggul yang akan dibangun.
"Jadi kami perlu waktu untuk mengkoordinasikan itu semua, sehingga targetnya agak sedikit mundur sampai tahun 2030," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika