REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jakarta menjadi salah satu dari 37 provinsi se-Indonesia yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah tahun ini, dengan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Ketiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur itu adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.
Penyelenggara pemilu khususnya tingkat provinsi, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta berupaya memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh informasi utuh mengenai kepemiluan dan menggunakan hak pilih mereka.
Untuk itulah sosialisasi kepada para pemilih dilakukan secara menyeluruh, termasuk menjangkau kelompok disabilitas.
Total pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Jakarta sebanyak 8.214.007 orang. Dari situ, jumlah pemilih difabel tidak mencapai 1 persen atau tepatnya hanya 0,7 persen atau 57.881 orang. Walau demikian, mereka tetap harus memperoleh informasi yang menyeluruh dan menjadi paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Hal itu selaras dan sesuai dengan tagline KPU DKI, "Suara Kita Masa Depan Jakarta". Jadi, satu suara menjadi sangat berharga.
Kegiatan sosialisasi bahkan tetap diadakan pada momen H-1 masa kampanye berakhir di kawasan Jakarta Timur yang menyasar ratusan penyandang disabilitas. Sebagian dari mereka ini tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta.
Dalam sosialisasi, penyelenggara pemilu mengajak pemilih bukan hanya mencoblos pada hari pungut suara, melainkan juga proaktif. Hal itu terutama apabila menemukan TPS yang tak mudah diakses, meliputi lokasi dan desain, tak adanya alat bantu tunanetra (ABTN), hingga formulir pendamping bagi penyandang disabilitas yang membutuhkannya.
Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata meminta para pemilih dapat melaporkan kekurangan yang ditemukan, dengan menyertakan nomor TPS, kelurahan. Dia berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui KPU kabupaten/kota.
Merespons kegiatan sosialisasi itu, para difabel menyatakan hasil kegiatan tersebut amat membantu dan sangat positif. Ketua PPDI Jakarta Leindert Hermeinadi menyampaikan anggotanya antusias, walau kegiatan berlangsung singkat.
Ini, kata dia, terbukti dari sebanyak 80 persen peserta sosialisasi dari berbagai organisasi disabilitas yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bagi Leindert, kegiatan sosialisasi untuk mereka menjadi bukti penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi disabilitas dari penyelenggara pemilu.
"Kami merasakan benar-benar adanya kebersamaan. Kami apresiasi. KPU ke depan harus bisa lebih baik. Kami ingin siapapun yang nanti terpilih bisa berkolaborasi. Kita bisa menyampaikan pesan pada mereka yang terpilih," kata Leindert.
Ikuti Whatsapp Channel Republika